PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
11 Nov 2025
IKPI menuntut DPR mengesahkan UU Konsultan Pajak pada 11 November 2025, untuk melindungi wajib pajak dan memberi kepastian hukum bagi konsultan pajak.
Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Bea Cukai Tanjung Perak, menilai container scanner mempercepat pemeriksaan barang impor‑ekspor.
BPK menilai DJP belum mengoptimalkan compliance risk management, sehingga data wajib pajak tidak mutakhir dan menghambat penyitaan penagihan pajak.
Otto Toto Sugiri, Direktur DCI Indonesia, katakan Coretax integrasikan data pajak sehingga SPT tahunan lebih mudah dan tingkatkan kepatuhan sukarela.
Pemkot Depok luncurkan pemutihan PBB 10‑Nov‑2025‑31‑Des‑2025, hapus sanksi administrasi 100 % dan potong pokok 20‑50 % sesuai tahun tunggakan.
Regulation No.55/2022 mengatur hibah bagi pelaku UMK tidak kena pajak penghasilan bila tidak ada ikatan dengan pemberi, serta penerima memenuhi
Bangladesh’s National Board of Revenue meluncurkan sistem restitusi PPN online pada 11 November 2025, memungkinkan wajib pajak mengajukan dan menerima
Wajib pajak harus menyetujui SPKKP dalam 7 hari setelah diterima atau 1 hari sebelum jatuh tempo SKPKPP; bila tidak, kelebihan pajak otomatis
BPK menemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan penagihan aktif atas 156 ketetapan pajak senilai Rp323,85 miliar, meski telah melewati
Surabaya naikkan tarif pajak reklame 2026 untuk tutup defisit Rp1,3 triliun, serta tambah titik reklame neon box tanpa menambah beban listrik.
Ekualisasi dalam pemeriksaan pajak mencocokkan laporan keuangan dengan SPT, membantu temukan ketidakpatuhan, namun butuh dokumentasi lengkap.
PT Aesthetic and Health Beauty memperoleh izin Kawasan Berikat, mendapat pembebasan bea masuk, PPN dan PPnBM, serta ekspor kosmetik ke Amerika
