PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
28 Nov 2025
Pemerintah menunda wajib laporan keuangan UMKM via FRSW, mulai akhir 2025, sementara sektor keuangan sudah diwajibkan di PP 43/2025 untuk transparansi
27 Nov 2025
Menteri Keuangan Purbaya mengatakan penerimaan pajak 2025 turun karena ekonomi hanya tumbuh 5 persen, menolak kenaikan tarif dan mengusulkan stimulus
Kring Pajak says the Coretax SPT menu no longer offers a BPE download; BPE is now emailed or can be retrieved via My Portal, PER‑11/PJ/2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan daerah menabung Rp100 triliun di bank karena takut tidak ada dana pada awal tahun, rancang TKD.
DJP dan Kementerian ESDM menjadikan kepatuhan pajak syarat wajib dalam persetujuan RKAB minerba melalui sistem terintegrasi data pajak.
12 Nov 2025
Korea Selatan rancang insentif pajak bagi investor individu, termasuk tarif dividen 25 %, untuk dorong investasi saham jangka panjang.
Pengusaha pabrik rokok atau barang kena cukai harus penuhi syarat lokasi, izin usaha, dan dokumen untuk dapatkan NPPBKC sesuai PMK 66/2018‑68/2023.
DBH 2025 sebesar Rp192,3 triliun diterima Provinsi Jakarta untuk pembangunan MRT, LRT, subsidi tiket Transjakarta, beasiswa, dan layanan air.
11 Nov 2025
BGN beri tenggat satu bulan bagi 10.000 SPPG tanpa SLHS. Jika tidak terdaftar, dapur akan ditutup sementara demi kebersihan program MBG.
Bea keluar dikenakan pada enam komoditas, termasuk kulit, biji kakao, kelapa sawit, logam, nikel rendah, dan getah pinus, sesuai PMK 38/2024‑68/2025.
BGN memberi dapur makan bergizi gratis tenggat 30 hari untuk mengurus sertifikat SLHS; dapur yang tidak mendaftar akan ditutup sementara.
UU Kepabeanan dan Cukai beri wewenang audit; PMK 114/2024 & PER‑2/BC/2025 tetapkan lima hak dan lima kewajiban auditee, termasuk importir dan
