PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
7 Nov 2025
Satgasus OPN Polri minta perbaikan ekspor CPO setelah temukan manipulasi, underâinvoicing, dan DMO pada eksportir, serukan tindakan DJBC dan DJP.
Dinas Pariwisata Wonosobo laporkan banyak usaha wisata beroperasi tanpa izin karena takut pajak; hanya yang terdaftar, meski peraturan mengharuskan
Indonesia mewajibkan WPDN yang memenuhi kriteria Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan Laporan CountryâbyâCountry per negara tempat beroperasi,
Hakim Pajak Junaidi Eko Widodo menyatakan era digital menambah marketplace sebagai pihak ketiga dalam hubungan pajak, menantang pemungutan dan SKP.
Nigeria akan memajaki UMKM dengan omzet hingga NGN100 juta (âRp1,16 miliar) 0%, menggratiskan pendaftaran 250.000 usaha kecil, dan beri pembebasan PPN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghentikan ekspor 87 kontainer fatty matter senilai Rp28,7 miliar karena tidak sesuai PEB, mengindikasikan praktik
6 Nov 2025
Orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP yang menjual tanah atau bangunan kurang dari Rp60 juta dapat mengajukan SKB PPh Final sesuai
Kementerian Keuangan targetkan RUU Redenominasi Rupiah selesai 2027 untuk menyederhanakan digit uang dan menjaga stabilitas nilai rupiah.
Menteri Perindustrian menegaskan ekspor sawit mentah besar dapat melanggar kode HS, mengurangi peluang hilirisasi, dan merugikan negara.
Kemenkeu melalui PMK 70/2025 jabarkan strategi memperluas penerimaan pajak dan nonâpajak untuk mencapai tax ratio 11,52â15% pada 2029, naik dari
Direktorat Jenderal Pajak temukan 282 wajib pajak yang underâinvoice CPO, 25 fatty matter dan 257 POME, serta rencanakan bukti permulaan.
Direktorat Jenderal Pajak memungkinkan pencabutan PKP via Coretax, dengan formulir elektronik, unggah dokumen, dan keputusan maksimal enam bulan.
