PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
7 Nov 2025
Vietnam mengusulkan revisi pajak penghasilan pribadi dengan tarif nol koma satu persen untuk transaksi emas batangan, masih dibahas di parlemen.
Kring Pajak menyatakan faktur pajak kode 09 dapat dikreditkan oleh pembeli, selama tidak termasuk tiga pengecualian diatur dalam Pasal 9 ayat 8 UU
Laporan Penerimaan Negara (LPN) usaha hulu migas harus dilaporkan bulanan oleh KKKS via Coretax paling lambat 20 bulan berikutnya, sesuai PMK 81/2024.
Kanwil DJP Jatim II, Pemkab Lamongan, dan Kejari memonitor pajak desa, melibatkan 40 kepala desa dan 22 camat untuk cegah sanksi dan perbaiki
DJP menjadikan kepatuhan PPh sebagai salah satu enam kriteria PER‑19/PJ/2025 untuk menonaktifkan akses faktur pajak bagi PKP yang melanggar.
Pemkab Dharmasraya dan Satpol PP membongkar iklan yang belum bayar pajak, mengirim peringatan, dan menindak bila tidak respons, untuk tingkatkan PAD.
Inggris naikkan tarif pajak pribadi 2 poin persen; Autumn Budget 26 Nov 2025 fokus pada stabilisasi ekonomi dan dukungan NHS.
Bapenda Kota Tangerang menunda layanan PBB mulai 1 November 2025 untuk mencetak SPPT 2026 secara massal; BPHTB dan konsultasi tetap tersedia.
Pengadilan Pajak mengabulkan banding wajib pajak, menolak koreksi DPP PPN Rp130,765,248 atas penjualan mobil Juni 2005; Mahkamah Agung menolak PK.
Kementerian Keuangan menelaah penambahan barang kena cukai, termasuk diaper dan tisu basah, sebagai bagian dari Renstra 2025‑2029 untuk optimalisasi
Direktorat Jenderal Pajak temukan 25 wajib pajak laporkan ekspor fiktif, diperkirakan rugikan negara 140 miliar rupiah, sehingga dilakukan
Polri, Kemenkeu temukan pelanggaran bea keluar pada 87 kontainer, barang dicatat fatty matter mengandung CPO, potensi kerugian Rp140 miliar.
