PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
11 Des 2025
Rini Widyantini, Menteri PANRB, belum berdiskusi dengan Purbaya tentang rencana pembekuan DJBC yang dapat menimbulkan pemutusan kerja bagi 16.000
Pajak Bimo Wijayanto buka akses data antar instansi untuk memperkuat pengawasan pajak dan PNBP di sektor pertambangan dan kelapa sawit.
Bimo Wijayanto menilai ekosistem investasi Indonesia masih mahal karena birokrasi dan biaya tinggi, meski ada tax holiday 20 tahun untuk sektor.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan wajib pajak sektor mineral dan batu bara memiliki risiko kepatuhan tinggi, dengan 76% pemeriksaan dan 13%
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanggil sekitar 1.000 wajib pajak kaya untuk klarifikasi data SPT yang tidak masuk, guna tingkatkan kepatuhan dan
Novita Hardani, anggota Komisi VII DPR, mengusulkan insentif pajak untuk industri padat karya berupa pengurangan PPh, subsidi kredit, dan larangan
DDTC Academy dan Bapenda Jakarta mengadakan workshop pada 15 Desember 2025 untuk membahas penyusunan target retribusi daerah sesuai UU Hubungan
Direktur DJP: sebagian penambang batu bara terdaftar belum bayar pajak karena biaya grup kompleks; DJP pakai risk management 27 variabel, pemeriksaan.
DJBC akan meninjau relaksasi pelunasan pita cukai menjadi 90 hari mulai 2026, kebijakan 2020‑2024 saat pandemi Covid-19 yang mendukung arus kas rokok.
Pemkot Tangerang beri diskon 10 persen BPHTB mulai 10 Desember 2025 untuk mengurangi beban pembeli properti dan mempercepat realisasi pajak daerah.
KPP Pratama Natar mengunjungi instansi pemerintah Lampung Selatan pada 12 November 2025 untuk menegaskan kewajiban pajak serta memperkenalkan Coretax
Direktorat Jenderal Pajak akan tukar data kepemilikan properti lintas negara otomatis 2029‑2030 via IPI MCAA, untuk tingkatkan transparansi pajak.
