PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
14 Des 2025
Pendekatan cooperative compliance menekankan kolaborasi dan mitigasi, memberi perlakuan khusus bagi wajib pajak patuh, menggantikan konfrontasi dan
Keputusan No. 391.K/MB.01/MEM.B/2025 menetapkan denda per hektar untuk tambang nikel, bauksit, timah, dan batubara di hutan, penertiban Satgas PKH.
DJP menilai pertambangan ilegal tantangan pengawasan minerba, serta mengidentifikasi risiko grup usaha dan transfer‑pricing yang menghambat pajak.
Uni Eropa akan mengenakan bea masuk €3 per paket impor e‑commerce bernilai di bawah €150 mulai 1 Juli 2026, sebagai respons lonjakan paket murah dari
DJBC capai target penerimaan Rp336 triliun tahun 2026 dengan menambah bea keluar atas ekspor emas dan batu bara, meski cukai tembakau tidak naik.
Ditjen Pajak meluncurkan saluran resmi pengaduan melalui portal daring, telepon, dan kantor layanan, tersedia secara nasional sejak 14 Desember 2025.
Slaughtering tax adalah pajak atas jasa penyembelihan ternak di China dan Kamboja. Artikel menjelaskan penghapusan pajak pada 2000‑an.
Direktorat Jenderal Pajak umumkan perubahan saluran pengaduan resmi PER-21/PJ/2025, meliputi layanan pajak, pidana, kode etik, diakses lewat portal.
Pemkab Lebak profil wajib pajak untuk menutup kehilangan Rp5 miliar akibat pembebasan PBB sawah <5.000 m² serta capai target 2026 sesuai kemampuan
13 Des 2025
Direktorat Jenderal Pajak lewat Pengumuman No. PENG 48/PJ.09/2025 tanggal 4 Desember 2025 meluncurkan Portal NIK‑NPWP versi 2 dan Simulator Coretax
DJP melaporkan pertukaran data pajak 2024 via AEOI, mencakup withholding tax, laporan country‑by‑country (CbCR) dan standar CRS.
Pemerintah target Indonesia menjadi anggota penuh OECD sebelum akhir masa jabatan Prabowo, kementerian dan lembaga menyesuaikan standar OECD.
