Indonesia Target Masuk OECD Sebelum Akhir Pemerintahan Prabowo

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi anggota penuh OECD (Organisation for Economic Co‑operation and Development) sebelum akhir masa jabatan Presiden Prabowo Subianto. Koordinator Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan target tersebut pada 13 Desember 2025. Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh K/L (kementerian dan lembaga) dalam proses aksesi.

Untuk mencapai target, semua K/L diminta menyesuaikan kebijakan dan regulasi dengan standar global OECD. Saat ini komite OECD sedang melakukan tinjauan teknis (tahap evaluasi setelah roadmap disampaikan) pada tiga sektor awal: lingkungan, perdagangan, dan kebijakan digital. Airlangga menekankan perlunya respon cepat terhadap kuesioner OECD, karena penilaian didasarkan pada bukti nyata, bukan sekadar komitmen politik.

Aksesi dipandang dapat mempercepat reformasi struktural di bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan prioritas Presiden Prabowo. Deputi Sekjen OECD Frantisek Ruzicka menyatakan kesiapan OECD memberikan pendampingan teknis dan memperkuat reformasi lintas sektor. Diharapkan keanggotaan OECD menghasilkan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.