PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
29 Nov 2025
Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pajak adil berbasis syariah; DGT melakukan tabayun, memperluas penggunaan Coretax, menyiapkan regulasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengendalikan penuh Coretax, melakukan tabayun (verifikasi) atas fatwa MUI tentang pajak adil, serta menyiapkan
28 Nov 2025
PER 18/2025 berlaku 24 September 2025, mempertegas wewenang DJP memakai data konkret untuk pengawasan lewat SP2DK dan pemeriksaan khusus dalam 20
Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak pribadi untuk mengaktifkan akun Coretax sebelum pelaporan SPT 2025 pada 2026, simulasi online.
Pemerintah susun kerangka kesehatan keuangan berpedoman pada standar OECD dan G‑20, untuk tingkatkan literasi, inklusi, serta perlindungan konsumen.
DJP menelaah kredit refundable Singapura, yang memberi potongan 10‑50% atas belanja modal, upah, dan logistik, untuk mendukung GloBE di Indonesia.
Kring Pajak menegaskan fasilitas olahraga padel dari pemberi kerja bebas pajak penghasilan bila nilai total tidak melebihi Rp1,5 juta per pegawai
Importir harus lunasi bea masuk dalam 7 hari setelah persetujuan barang, atau dikenai denda 10 % dan larangan layanan 60 hari, sesuai PMK
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Coretax akan beroperasi pertengahan Desember 2025 setelah perbaikan selesai, uji coba 25.000 pengguna berhasil.
Personalisasi pita cukai adalah kode 10 karakter yang ditetapkan DJBC, mencerminkan nama pabrik atau importir, untuk memudahkan verifikasi cukai.
Government offers a final tax incentive for exporters who place export foreign exchange into designated financial instruments, with a lower tax rate.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan luncurkan dua inisiatif: sistem penyaluran TKD cepat dan edukasi anggaran daerah, untuk kurangi dana mengendap di
