PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
30 Nov 2025
PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan dihitung dengan tarif pajak pribadi dikalikan bruto yang diterima, termasuk bila peserta juga pegawai tetap. PMK
DPR akan memanggil Menteri Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas fatwa MUI pajak berkeadilan, yang mengusulkan revisi undang‑undang pajak sesuai
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan stimulus 786 miliar rupiah untuk daerah yang menurunkan inflasi dan memperluas digitalisasi
DPRD Jawa Timur mengesahkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi, menunda Pajak Alat Berat hingga 2029 serta mengubah wewenang Pajak Mineral Bukan
Pemkab Bogor menggratiskan PBB untuk objek di bawah Rp100.000 sampai 2029, dengan pelunasan Sep‑Des 2025 dan diskon bagi pembayaran tepat.
Kementerian Perdagangan mengawasi harga dan stok kebutuhan pokok serta revisi Permendag 18/2024 tentang distribusi Minyakita menjelang Natal 2025.
Pemkab Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, membuka program keringanan PBB‑P2 dengan diskon hingga 75 % dan penghapusan denda, berlaku 1‑30 Desember
Komite Standar Laporan Keuangan Kementerian Keuangan mengatur, menerbitkan, dan mengawasi standar akuntansi Indonesia untuk transparansi pelaporan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dukung fatwa MUI, minta Kemenag dan Kemenkeu kecualikan pesantren dari PBB dan penghasilan hibah, sesuai
Estonia, lewat Menteri Keuangan Jürgen Ligi, minta Uni Eropa beri ruang agar tidak wajib terapkan pajak minimum global GloBE, seperti side‑by‑side AS.
29 Nov 2025
Korlantas Polri promosikan aplikasi Signal untuk bayar PKB secara digital, integrasi data kendaraan dan kependudukan, serta capai 13,4 juta unduhan.
Airlangga Hartarto laporkan 501 daerah (91,8%) telah terintegrasi digital, QRIS dan e‑banking capai Rp75,3 triliun penerimaan pajak semester I 2025.
