PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
7 Des 2025
Kantor Pajak NTB ingatkan ASN, TNI, Polri aktifkan akun Coretax dan kode otorisasi sebelum 31 Desember 2025, serta waspadai penipuan DJP.
Komisi VII DPR meminta pemerintah memberi insentif fiskal untuk memperkuat ekosistem galangan kapal nasional, Batam menyumbang 44% kapasitas.
Bapenda Kota Medan meluncurkan Smart Tax Mobile untuk pendaftaran dan pelaporan pajak daerah, serta Smart Tax Office untuk pemantauan langsung.
Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak bahwa angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 tiap bulan, sesuai PMK No
6 Des 2025
DJP mengingatkan 463 wajib pajak kelapa sawit yang terlibat underinvoicing untuk memperbaiki SPT, dengan klarifikasi sebelum tindakan hukum.
Government revises KBLI to separate recycling from waste management, clarifying classification and supporting green industry and economic shift.
Donasi untuk penanggulangan bencana nasional dapat mengurangi penghasilan bruto wajib pajak hingga lima persen dari penghasilan neto fiskal tahun
Siprus, negara pulau di persimpangan Eropa‑Asia, menerapkan pajak badan 12,5 %, pajak penghasilan progresif, serta PPN 19 % dengan tarif khusus.
Pemerintah Inggris memutuskan tidak menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebesar £12.570 hingga April 2031, menambah sekitar 700.000
Importir wajib menyediakan dokumen, memberi akses selama pemeriksaan fisik barang oleh Bea Cukai untuk memastikan kepatuhan dan menghindari sanksi.
Satgasus OPN Polri bersama DJP dan DJBC tekankan kepatuhan pajak dan bea cukai bagi pelaku kelapa sawit terkait praktik underinvoicing ekspor CPO.
Eswatini menghapus PPN pada peralatan medis, pembalut wanita, dan produk terkait mulai 1 Januari 2026 untuk mengurangi beban rumah tangga.
