DPR Minta Insentif Fiskal untuk Perkuat Industri Galangan Kapal

Komisi VII DPR mendorong pemerintah pada 7 Desember 2025 memberikan insentif fiskal untuk industri galangan kapal Indonesia. Permintaan disampaikan oleh Wakil Ketua Lamhot Sinaga di Jakarta.

Sinaga menekankan potensi besar sektor ini mengingat posisi maritim Indonesia dan menyebut Batam yang menyumbang 44 % kapasitas galangan nasional sebagai contoh sukses. Ia menjelaskan pertumbuhan Batam didorong oleh status kawasan perdagangan bebas yang memungkinkan impor bahan baku bebas pajak dan menurunkan biaya pembangunan.

Komisi VII mengusulkan kebijakan insentif nasional berupa keringanan pajak, subsidi, atau dukungan keuangan lain agar industri perkapalan domestik lebih kompetitif dan memperkuat ekonomi maritim negara.