PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
8 Nov 2025
Pemerintah rencanakan hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan akhir 2025; DPR tekankan verifikasi data dan bantuan hanya bagi yang tidak mampu.
Pemkab Majalengka luncurkan program Zonita Pamor, mengharuskan ASN membayar pajak kendaraan tepat waktu dan lapor kepemilikan, tunggakan Rp9,12
DJBC menetapkan ketentuan restitusi bea masuk, cukai sejak 1 Januari 2025, dengan prosedur pengajuan, batas tiga tahun, dan penyelesaian dalam 30
Menko Muhaimin Iskandar konfirmasi Presiden Prabowo akan terbitkan Inpres agar UMKM dapat memanfaatkan aset idle, contoh aset KAI, untuk menambah
Rachel Reeves, Menteri Keuangan Inggris, sinyalkan kenaikan tarif pajak penghasilan pribadi pada anggaran 26 November 2025 untuk menutup defisit
PPh 21 DTP dapat dipakai tanpa surat permohonan bila pemberi kerja memenuhi kriteria usaha dan KLU, pegawai tidak melebihi gaji 10/2025 dan 72/2025.
Anggota parlemen Korea Selatan usulkan tarif pajak warisan turun menjadi 30% serta pengurangan rumah bersama naik, belum masuk rencana pemerintah.
DPRD Kutai Barat membentuk Panitia Khusus Sawit untuk menagih tunggakan PBB‑P2 minimal 200 juta rupiah, dengan batas akhir 30 November 2025 dan tiga
Direktorat Jenderal Pajak: wajib pajak yang belum patuh pajak penghasilan akan kehilangan hak faktur, upaya tingkatkan kepatuhan dan penerimaan
Direktorat Jenderal Pajak mencabut hak pembuatan faktur pajak bagi wajib pajak yang belum penuhi kewajiban PPh, guna memperkuat kepatuhan pajak.
7 Nov 2025
DJP mengirim email resmi kepada wajib pajak dengan tunggakan, pesan hanya pengingat, bukan penagihan aktif, serta memberi cara cek keabsahan email.
IMF senior Geerten Michielse menjelaskan tax wedge, selisih biaya tenaga kerja dan gaji bersih, serta perbandingan antara OECD dan negara berkembang.