PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
10 Nov 2025
Pemprov DKI Jakarta menghapus sanksi PKB dan BBNKB bagi yang lunasi 10 Nov‑31 Des 2025, pembayaran lewat Samsat, gerai, keliling atau aplikasi SIGNAL.
Indonesia’s tax authority started an examination of CPO exporters under PMK‑177/2022; PPNS has 12 months, and taxpayers can view the order, submit
DJP kirim email imbauan bagi wajib pajak dengan tunggakan, beri panduan cek dan bayar lewat Coretax, serta umumkan restrukturisasi DJP PMK 70/2025.
9 Nov 2025
Kring Pajak DJP menjelaskan bahwa penghasilan dari usaha apotek dokter dapat dikenai PPh final 0,5% bila omzet ≤ Rp4,8 miliar per tahun, sesuai PP
Denmark perpanjang potongan pajak bagi lansia yang masih bekerja menjadi lima tahun, dengan pengurangan DKK9.500 per orang dan penghematan DKK15
Direktorat PPPK meminta empat asosiasi konsultan pajak mengisi kuesioner daring tentang jenis layanan untuk susun peta jasa. Batas akhir 12 Nov 2025
DJP menegaskan bahwa pengusaha beras dengan omzet tahunan lebih dari Rp4,8 miliar wajib mendaftar sebagai PKP, meskipun beras tetap bebas PPN.
Pemberi kerja wajib memenuhi prosedur pelaporan, dokumentasi, dan verifikasi untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, guna mengurangi beban pajak
IRS menutup portal Direct File, layanan SPT gratis, dan mengalihkan wajib pajak ke program Free File pajak untuk penghasilan US$84.000 per tahun.
8 Nov 2025
Insentif PPh 21 DTP wajib dilaporkan lewat SPT Masa PPh 21/26. Jika tidak sebelum 31 Jan 2026, insentif 2025 hilang dan pajak harus dibayar kembali.
Aktor Haykal Kamil mengingatkan wajib pajak aktifkan akun Coretax sebelum pelaporan SPT 2025 melalui sistem tersebut mulai 2026.
Kementerian Keuangan akan mengatur organisasi DJP sesuai Coretax, memperkuat pengawasan dan layanan KPP madya untuk capai penerimaan nasional.