PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
2 Des 2025
KPPI memulai penyelidikan perpanjangan safeguard impor tirai setelah Asosiasi Pertekstilan Indonesia ajukan permohonan, mengingat kerugian serius
Presiden Al‑Sisi mengumumkan paket insentif pajak jilid II, termasuk reformasi PPN dan dukungan bagi wajib pajak, untuk menarik investasi.
Indonesia terapkan Pajak Minimum Global (GMT) mulai tahun pajak 2025 dengan IIR, UTPR, QDMTT. Jadwal 2024‑2028 mengatur grup omzet ≥ EUR 750 juta.
Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan pengetatan pengawasan perbatasan untuk menghentikan impor ilegal baja dan sepatu, serta menekankan kepatuhan
ESDM tetapkan Harga Batu Bara Acuan I Desember 2025 US$98,26 per ton, turun dari US$102,03. Harga ini menjadi dasar tarif PNBP batu bara pada
Otorita IKN memperkenalkan supertax deduction hingga dua kali lipat bagi perusahaan yang menyumbang fasilitas umum, sosial, atau nirlaba, sesuai PMK
Kementerian Perdagangan menetapkan tarif bea keluar CPO sebesar US$74 per ton untuk Desember 2025, turun dari US$124 bulan lalu setelah harga
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto jelaskan SP2DK meningkat akhir tahun sebagai mekanisme klarifikasi data, bukan ancaman, sambil DJP target tutup defisit
1 Des 2025
PMK 70/2025 tetapkan Rencana Strategis 2025‑2029. DJBC terbitkan tiga aturan: penghargaan, pengaduan, dan desain pita cukai 2026.
Pemotong PPh 21 wajib mengisi Formulir BPA1 untuk masa pajak terakhir, pilih setahun penuh, kurang setahun, atau kurang setahun dengan disetahunkan.
Pemerintah melanjutkan tax holiday dan pembebasan bea masuk kendaraan listrik untuk investasi 5‑20 tahun hingga 2026, kata Menko Airlangga.
Kementerian UMKM akan mencari solusi tengah untuk melindungi pedagang thrifting sekaligus menegakkan larangan impor pakaian bekas, guna menjaga pasar
