Lapor Pak Purbaya, Evaluasi TER, dan Kebijakan Pajak Baru

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka saluran WhatsApp khusus bernama “Lapor Pak Purbaya” dengan nomor 0822‑4040‑6600. Warga dapat mengirimkan aduan tentang petugas pajak, bea, dan cukai lengkap dengan nama serta email. Langkah ini diharapkan meningkatkan integritas dan transparansi layanan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa kebijakan tarif efektif rata‑rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 telah berjalan lebih dari satu setengah tahun dan kini sedang dievaluasi bersama Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Pemerintah juga meninjau skema insentif PPh 21 DTP untuk memastikan kebijakan tersebut dapat mendorong belanja pegawai dan mengurangi PHK. Usulan pembentukan family office oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan terus digulirkan untuk menarik investasi dengan insentif pajak nol persen pada tahap awal.

Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan No 69/2025 yang menggantikan PMK 30/2025, mengatur tarif layanan Badan Pengelola Dana Perkebunan pada ekspor biji kakao. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya fokus pada kebijakan ekonomi besar dan mengurangi komentar terhadap kementerian lain. Baca sumber lengkap di news.ddtc.co.id (https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1814518/baru-4-bulan-menjabat-bimo-klaim-sudah-pecat-39-pegawai-pajak).