PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
6 Nov 2025
Presiden Prabowo memerintahkan Menteri UMKM agar tidak menutup pedagang thrifting, melainkan mengarahkan mereka menjual produk lokal melalui Sapa
Pemerintah akan menambah pihak lain sebagai pemungut pajak Pasal 32A UU KUP, seperti platform digital. PMK 37/2025 PPh 22 0,5 % masih ditunda.
5 Nov 2025
Tenaga kerja lepas di sektor pariwisata dapat insentif PPh 21 bila memiliki NPWP, penghasilan tidak melebihi batas, dan tidak menerima insentif lain.
Data Unit Keluarga (DUK) adalah data anggota keluarga untuk Coretax; PER‑7/PJ/2025 mengatur cara pengisian wajib pajak pria, wanita, kondisi khusus.
Hestu Yoga Saksama (DJP) menyatakan penunjukan pemungut pajak diatur Pasal 32A UU KUP, tidak dapat ditolak, dan pemerintah akan melibatkan pihak
Hakim Pajak Junaidi Eko Widodo mengungkap munculnya gugatan atas prosedur pemeriksaan pajak yang dianggap tidak tepat, sesuai standar audit PMK
Komite Pajak PBB membentuk subkomite untuk memperbarui tiga bab UN TP Manual tentang jasa, aset tidak berwujud, dan keuangan intragrup.
Pemerintah menetapkan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan taman nasional tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan UU
Pemerintah menyiapkan PMK yang memberi wewenang memblokir akses penyelenggara PMSE bila tidak memenuhi kewajiban pajak sesuai UU HPP 2021.
Pemerintah mengaktifkan Simbara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari batu bara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga, sesuai Perpres 94/2025.
Wali Kota Kupang Christian Widodo menghapus denda PBB-P2 bagi melunasi pokok November 2025, guna percepatan daerah dan mengurangi beban masyarakat.
Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo memetakan potensi sengketa pajak, termasuk PPN, objek PPN, tarif DPP dan kurs, serta minta regulasi jelas.
