Didanai Pajak, Dapur MBG Kini Wajib Punya Ahli Kesehatan Lingkungan

JAKARTA, DDTCNews - Setiap dapur umum atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) kini harus memiliki tenaga ahli kesehatan lingkungan.

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan kehadiran tenaga ahli kesehatan lingkungan pada setiap SPPG diperlukan untuk memastikan kebersihan, sanitasi, dan keamanan makan bergizi gratis (MBG).

"Kami sudah menambahkan 1 tenaga ahli baru di setiap SPPG, yaitu ahli kesehatan lingkungan. Tujuannya agar air bersih, sanitasi, dan bahan makanan yang dimasak selalu terjaga kualitasnya. Ini penting untuk mencegah terulangnya kasus keracunan pangan," ujar Benny, dikutip pada Selasa (28/10/2025).

Benny mengatakan dirinya secara pribadi mendapatkan penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan MBG terlaksana dengan aman dan berkualitas.

Pasalnya, MBG dianggap sebagai program penting untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting melalui intervensi gizi sejak masa kehamilan.

"Karena stunting tidak dimulai saat anak lahir, tapi sejak ibu hamil hingga anak berusia dua tahun. Dengan pemberian makan bergizi dari ibu hamil sampai anak sekolah, kualitas gizi dan kecerdasan anak Indonesia akan meningkat signifikan," ujar Benny.

Ke depan, pelaksanaan MBG juga akan terus disempurnakan sembari menunggu ditetapkannya payung hukum oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pengelola MBG. Kementerian Kesehatan akan mengambil peran sebagai pengawas di bidang kesehatan.

"Kementerian Kesehatan berperan dalam pengawasan dan pencegahan risiko kesehatan. Payung hukumnya akan ditetapkan oleh pengelola program MBG. Namun kami memastikan semua laporan lapangan dimonitor ketat dan transparan," ujar Benny.

BGN sendiri disebut telah menempuh pendekatan kolaboratif lintas sektor untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG.

"Program ini besar sekali dan tentu ada proses pembelajaran. Tapi yang penting, kita terus memperbaiki, memperkuat sistem, dan memastikan masyarakat mendapat makanan bergizi dan aman setiap hari," ujar Benny.

Sebagai informasi, MBG merupakan salah satu program pemerintah yang memiliki porsi besar dalam belanja APBN. Pada tahun ini, realisasi belanja negara untuk MBG diperkirakan mencapai Rp99 triliun.

Adapun anggaran yang disiapkan dalam APBN 2026 untuk mendanai pelaksanaan MBG pada tahun depan mencapai Rp335 triliun, jauh melampaui alokasi anggaran MBG pada tahun ini yang senilai Rp171 triliun.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)