Bakal Tutup Akses Impor Balpres, Purbaya Minta Ini ke Toko Thrift

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah bakal memperketat pengawasan lalu lintas perdagangan, baik di pelabuhan maupun bandara, terutama terhadap barang-barang berupa pakaian bekas atau balpres.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan balpres merupakan barang yang dilarang impor. Dia berharap pelaku usaha setop mengimpor barang ilegal, dan beralih memasok dari industri tekstil dalam negeri.

"Kami monitor terus di lapangan, saya sudah punya nama-namanya yang biasa tukang impor [balpres] segala macam. Saya harap mereka mulai hentikan itu, karena ke depan akan kami tindak," tegasnya, Senin (27/10/2025).

Purbaya menyampaikan industri dalam negeri bakal ikut kena getahnya jika kegiatan jual baju bekas atau membuka toko thrift di dalam negeri makin marak. Terlebih, harganya cenderung murah sehingga industri lokal menjadi sulit bersaing secara harga.

Dengan pengetatan pengawasan di pintu masuk impor, dia berharap importasi balpres segera berhenti. Dia menilai sebaiknya pelaku usaha toko pakaian memasok barang dagangannya dari industri lokal.

"Beli pakaian-pakaian produksi dalam negeri lah. Masa kita melegalkan yang ilegal, sedangkan produsen di dalam negeri mati. Sama juga untungnya nanti didapat [pedagang], mereka yang penting untung kan ," tutur Purbaya.

Selain pengetatan pengawasan, dia menilai importir balpres perlu dijatuhkan hukuman lebih berat. Contohnya, dimasukkan dalam daftar hitam ( blacklist ) sehingga ke depannya tidak bisa mengimpor barang-barang lagi dari luar negeri.

Namun, dia mengaku Kemenkeu tidak melakukan razia ke pasar atau toko thrift. Dia menerangkan petugas Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) bertugas mengawasi sekaligus menangkap dan menindak para importir balpres di pelabuhan atau bandara.

"Saya enggak akan razia ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan saja. Nanti otomatis suplainya [pakaian bekas] berkurang. Nanti akan saya lihat seperti apa, harusnya sih pelan-pelan semuanya habis. Saya harap mereka belanjanya dari produk-produk dalam negeri, UMKM kita lah," ujarnya. (rig)