Kabar terkini seputar pajak, fiskal, dan ekonomi nasional.
23 Okt 2025
Menurut Kring Pajak, keputusan penetapan non‑aktif harus keluar lima hari kerja setelah surat atau bukti elektronik diterima; konfirmasi ke KPP.
BGN menginstruksikan semua mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis mengembalikan sisa dana ke kas negara lambat 31 Desember 2025 jaga
Pemkab Bekasi akan menghapus denda PBB untuk mempercepat pencairan piutang Rp1 triliun, penurunan transfer pusat dan kepatuhan wajib pajak rendah.
Bupati Langkat Syah Afandin perintahkan Sekda dan OPD audit kendaraan dinas yang belum bayar PKB, perbaiki data, koordinasi Bapenda, dan beri sanksi.
Direktorat Jenderal Pajak masih menyelidiki laporan dugaan pemalakan oleh account representative KPP Pratama Tigaraksa, menunggu keterangan pelapor.
KPK temukan tambang emas ilegal dekat Mandalika, Lombok, yang hasil 3 kg emas per hari. Potensi pajak tak terbayar diperkirakan Rp1,08 triliun per
Mulai 22 Oktober 2025, tiket pesawat Natal 2025‑2026 dapat dibeli dengan PPN 6% ditanggung pemerintah, menurunkan pajak dari 12% menjadi 5% pada
BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi 5,12% pada kuartal II 2025 dan penurunan kemiskinan ke 8,47%, namun penerimaan pajak turun 6,21% menjadi Rp837,8
Motivator Merry Riana mengingatkan wajib pajak aktifkan akun Coretax dan daftarkan sertifikat digital sebelum SPT Tahunan 2025, saat ini hanya 2,05
Direktorat Jenderal Pajak catat penerimaan pajak fintech Rp4,1 triliun hingga September 2025, meliputi PPh 23, PPh 26, dan PPN DN, tren positif.
Minister Kebudayaan Portugal, Margarida Balseiro Lopes, dukung penurunan tarif PPN karya seni dari 23% ke 6% agar pasar seni nasional kompetitif.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dengar keluhan produser film soal beban pajak tinggi, lalu janjikan skema insentif untuk produksi film dalam negeri serta