Kabar terkini seputar pajak, fiskal, dan ekonomi nasional.
24 Okt 2025
Menkeu Purbaya ungkap pelapor Lapor Pak Purbaya tak angkat telepon. Ia akan gunakan satu nomor kontak. Ada 15.933 laporan, 13.285 diverifikasi.
Direktorat Penegakan Hukum DJP menyita pabrik LJD di Cimahi senilai Rp61,7 miliar, atas dugaan penggelapan pajak yang merugikan negara Rp3,7 miliar.
KPP Pratama Boyolali menyita 3 mobil, 1 motor, dan tanah senilai Rp1,19 miliar, sesuai UU 19/2000 dan PMK 61/2023; aset dilelang bila tidak dibayar.
Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan Pengusaha Kena Pajak untuk mengajukan SPT Masa PPN, laporan pajak pertambahan nilai secara berkala, guna
KPP Surakarta menggelar edukasi Coretax September–Oktober 2025, menjelaskan cara isi SPT PPh dan menyoroti kemudahan laporan seperti scroll sosial.
Kemendagri ingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat PAD dan memangkas belanja tidak penting, agar APBD lebih sehat dan berdampak pada masyarakat.
Menteri Purbaya dukung micromanagement DJP tutup shortfall pajak, bukan paksa. Pemantauan kanwil diharapkan naikkan penerimaan 62,4% target.
Pemda diminta membantu pastikan BLT tambahan tepat sasaran bagi 35,04 juta keluarga, lewat verifikasi lapangan, edukasi, dan koordinasi distribusi.
DJP menutup DJPOnline dan e‑Faktur 24‑25 Oktober 2025 (19.00‑05.00 WIB) tingkatkan keamanan, keandalan, dan performa TI; Coretax tetap dapat diakses.
DJP kumpulkan Rp550 triliun di Q4 2024, gap Rp781.6 triliun; eyes film, probes AR Tangerang, RKAB compliance, sets Rp20 trillion for BPJS arrears.
23 Okt 2025
PER-11/PJ/2025 mengharuskan wajib pajak tertentu mengirim Laporan Angsuran PPh 25 via Coretax tiap tiga bulan, batas 20 hari.
Kring Pajak jelaskan cara menambah PIC Cabang di Coretax agar drafter mengakses NITKU cabang yang tidak muncul, edit profil dan bersihkan cache.
