PMK, UU, dan peraturan teknis terbaru terkait perpajakan dan fiskal.
27 Okt 2025
DJBC keluarkan Keputusan KEP-200/BC/2025 menata wilayah kerja penetapan 36 bandara umum dan 3 bandara khusus internasional, berlaku 14 Okt 2025.
Kemendagri terbitkan pedoman target pajak dan retribusi daerah APBD 2026, berdasar potensi tiga tahun terakhir, kebijakan makro, dan penilaian
Purbaya mengaku perbaikan Coretax tak selesai Oktober 2025 karena software terikat kontrak vendor; kontrol kode sumber diserahkan Desember 2025.
DJP ancam penyanderaan, blokir rekening, lelang aset bagi yang tak kooperatif; hingga 27 Okt 2025, DJP kumpulkan Rp7 triliun dari tunggakan Rp60
Pemerintah Jerman mulai 1 Januari 2026 beri pembebasan pajak €2.000 per bulan bagi pensiunan yang tetap bekerja, kecuali PNS dan mini‑jobs.
26 Okt 2025
Di Indonesia, prinsip self‑assessment yang hanya menghitung pajak sendiri kini meluas, memaksa wajib pajak mengumpulkan dan menyetor pajak pihak lain.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan keluhan wajib pajak tentang skema tarif efektif rata‑rata (TER) PPh 21 telah ditangani, kebijakan berlaku sejak 1
Kemenperin menilai rencana kemasan polos rokok dapat menimbulkan masalah bagi industri tembakau, kemiripan dengan rokok ilegal serta pasar gelap.
Pemerintah menjelaskan pajak atas orang pribadi yang meninggal dan meninggalkan warisan, termasuk prosedur pelaporan serta tarif yang berlaku.
DKI Jakarta ganti PB1 dengan PBJT mulai 2025, tarif tertinggi turun jadi 40% dan objek pajak meluas ke makanan, hotel, listrik, serta parkir.
Mulai 30 Oktober 2025, pemerintah kenakan BMTP Rp7.500‑Rp7.277 per kg pada impor benang kapas 3 tahun, berdasarkan KPPI untuk lindungi industri.
25 Okt 2025
UMKM rokok kretek di Madura laporkan kesulitan mengurus NPPBKC lewat Lapor Pak Purbaya; Menteri perintahkan DJBC bantu, DPR regulasi menghambat.
